Posted by: alimtiaz | September 2, 2012

MAHAR SEBAGAI HAK WANITA DALAM PERNIKAHAN

PENDAHULUAN

Merupakan hal yang wajar jika seseorang dalam hidupnya membutuhkan hubungan biologis. Sehingga di dalam ajaran islam dikenal dengan istilah nikah yang kurang lebihnya bermakna sebagai akad yang membolehkan hubungan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan. Diantara rukun nikah yang diyakini adalah mahar (maskawin), setelah calon suami-istri, wali, saksi, serta ijab dan qabul. Mahar bukanlah hal yang baru dalam Islam. Pada zaman pra-islam juga telah dikenal istilah mahar. Pemberian mahar pada saat itu ditujukan pada wali si wanita sebagai imbalan bagi para wali yang telah membesarkannya dan juga sebagai resiko kehilangan perannya dalam keluarga. Sehingga mahar sering ditafsiri sebagai harga beli seorang perempuan dari walinya, sehingga wanita merupakan milik suami sepenuhnya. Ia berhak memperlakukan istrinya dalam bentuk apapun.

Seiring dengan datangnya islam, hal seperti yang diatas sudah tidak berlaku lagi. Islam menghapus semua praktik dan kebiaasan yang merugikan wanita dalam hal mahar. Sehingga wanita tidak lagi diperlakukan seperti barang yang telah dibeli dari sang penjual (majikan). Maka dari itu, kami ingin mencoba mengkaji ulang makna dari mahar itu sendiri.

Hal lain yang juga menjadi problem dalam hal mahar adalah kadar minimal yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Sebagian ulama membatasi kadar minimalnya –juga berbeda beda- dan sebagian lainnya tidak membatasinya sama sekali. Sehingga bagi sebagian ulama, mahar tidaklah harus berbentuk materi. Karena ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah mengizinkan seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan hafalan quran sebagai mahar.

Dalam makalah yang singkat ini, kami akan mencoba memberi gambaran pandangan para ulama sehingga kita dapat memahami alasan-alasan dari para ulama terdahulu.

PEMBAHASAN 

  1. Sejarah Mahar Pada Masa Arab Pra-Islam

Al Quran menghapus adat kebiasaan zaman pra-Islam mengenai mahar dan mengembalikannya kepada kedudukannya yang asasi dan alami. Di masa pra islam para ayah dan ibu para gadis menganggap  maskawin adalah hak mereka sebagai imbalan atas pendidikan dan perawatan mereka. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa apabila seorang bayi wanita lahir maka biasanya orang yang mengucapkan selamat kepadanya dengan mengatakan “hannian laka al nafi’ah” (selamat, semoga ia menjadi sumber kekayaan bagimu). Hal ini menunjukkan bahwa kelak si gadis akan dikawinkan dan mahar akan menjadi milik si ayah sepenuhnya.[1]

 Pada masa ini juga terdapat adat kebiasaan lain yang dalam praktiknya digunakan untuk merampas hak wanita atas mas kawinnya. Salah satu dari adat kebiasaan itu adalah pewarisan istri. Apabila seorang pria meninggal, maka para ahli warisnya, seperti anak laki-lakinya atau saudara laki-lakinya mewarisi istrinya persis sebagaimana mereka mewarisi harta dari lelaki yang meninggal itu. Setelah kematian si pria, putranya atau saudara laki-lakinya menganggap bahwa hak atas perkawinan tersebut masih terus berlaku. Si pewaris memandang dirinya berhak untuk mengawinkan si wanita  warisan tersebut dengan siapa saja yang dikehendakinya dan mengambil maskawin dari perkawinan itu. Bisa pula ia sendiri mengambilnya sebagai istri tanpa maskawin lagi, atas dasar kekuatan maskawin yang telah diberikan oleh almarhum dulunya[2]. Namun adat seperti ini telah dihapus dengan turunnya firman Allah QS. Al Nisa: 19 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali…”. (QS. Al Nisa’ (4): 19)

B.  Pengertian Mahar dan Dasar Hukumnya

Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Di zaman Islam pra-Islam hak perempuan dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya, dan menggunakannya. Kemudian Islam datang menghilangkan belenggu ini. Kepadanya diberi hak mahar. Dan kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya, bukan kepada ayahnya. Bahkan kepada orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta bendanya kecuali dengan ridha dan kemauannya.[3] Sebagaimana fiman Allah dalam QS al Nisa: 4  yang artinya:

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyarahkan kepada kamu sebagaian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.     

Maksudnya berikanlah mahar kepada para istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri telah menerima maharnya tanpa paksaan, dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimahlah dengan baik.

Ada beberapa definisi mahar yang dikemukakan oleh ulama mazhab diantanya mazhab Hanafi yang mendefinisikan mahar sebagai jumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau terjadinya senggama dengan sesungguhnya. Ulama lainnya mendefinisikannya sebagai harta yang wajib dibayarkan suami kepada istrinya ketika berlangsung akad nikah sebagai imbalan dari kesediaan penyerahan kepada suami (senggama) Ulama mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Ulama mazdhab Syafi’i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama. Sedangkan ulama mazhab Hanbali mendefinisikannya sebagai imbalan dari suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim. Termasuk juga kewajiban untuk melakukan senggama.[4] Sedangkan Quraish Shihab mengatakan bahwa mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya.[5]

  1. Shaduq sebagai Mahar dalam al-Qur’an

Ketidaktepatan dalam memaknai  mahar menimbulkan berbagai implikasi  terhadap status perempuan dalam kehidupan perkawinan  dan rumah tangga. Dari sekian pembahasan para ahli hukum islam, permasalahan mahar hanya berada disekitar dan berkaitan dengan permasalahan biologis, sehingga seolah-olah mahar hanya sebagai alat perantara  dan kompensasi  bagi kehalalan hubungan suami istri. Pada saat yang sama, mahar juga digunakan sebagai alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa suami mempunyai hak yang terhadap istinya.

Berbagai definisi mahar yang disampaikan oleh ulama mazhab yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan kebenaran kesimpulan diatas. Beberapa indikator di atas menunjukkan bahwasanya mahar selama ini telah diartikan secara sempit. Ketika kewajiban membayar mahar hanya diartikan sebagai perantara bagi halalnya hubungan biologis suami-istri, meskipun pembayarannya kadang tidak dilakukan secara tunai, maka dapat dimaklumi mengapa akad pernikahan dikatakan sebagai akad kepemilikan (‘aqd al-tamlik). Artinya, karena suami telah membayar sejumlah mahar kepada istrinya waktu pernikahan., maka ketika itu suami berkedudukan  sebagai pemilik dari istrinya.[6] Ada juga yang berpendapat akad pernikahan adalah  sebagai akad pengganti ( ‘aqd mu’awadah). Artinya, karena suami telah membayar  sejumlah mahar terhadap istrinya sebagai kompensasi, maka pembayaran tersebut adalah sebagai jembatan untuk mendapatkan hubungan biologis.[7] Namun permasalahannya adalah, apakah mahar hanya sebatas jembatan dan kompensasi bagi halalnya hubungan suami istri sehingga memunculkan kesan bahwa mahar masih identik sebagai harga beli dari istri itu sendiri?

Al-Qur’an tidak pernah menyebutkan  istilah mahar secara eksplisit sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh pria yang hendak menikah. Hanya saja, ada beberepa isyarat ayat al-Qur’an yang menunjukkan  kearah pengertian mahar tersebut dengan menggunakan  kata-kata shaduqat dan nihlah. Inilah salah satu bentuk pembaharuan  yang ingin disampaikan al-Qur’an terhadap tradisi Arab  pra-Islam. Sekalipun demikian, kebanyakan fuqaha masih  saja tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh tradisi jahiliyah tersebut. Penggunaan kata-kata shaduqat dan nihlah sebagai isyarat  terhadap pengertian mahar tersebut  terdapat pada surat  al-Nisa’ (4): 4 :

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.     

Pada ayat di atas, Allah mengguanakan  kata-kata shaduqat  dan tidak menggunakan kata-kata mahar, dan ini merupakan  salah satu ungkapan  yang digunakan  oleh Allah dalam al-Qur’an untuk menunjukkan istilah mahar.  Kata shaduqat merupakan jamak dari  kata shidaq dan merupakan satu rumpun dengan kata shiddiq, shadaq dan shadaqah. Didalamnya terkandung makna jujur, putih hati, bersih. Dengan demikian arti shaduqat dalam konteks ayat tersebut adalah  harta yang diberikan  dengan hati yang bersih dan suci kepada calon istri yang dinikahi sebagai amal shaleh. Hal tersebut adalah sebagai wujud kasih sayang dan ketulusan suami pada istrinya dalam pernikahan yang memang pantas dan layak diantara kedua suami istri, sehingga jika istri rela untuk tidak dibayarkan, maka hal itu dibolehkan dengan syarat tidak ada unsur keterpaksaan. Inilah makna ketulusan dari kata-kata mahar. Kalau dibawakan dalam konteks Indonesia, ternyata makna mahar dalam pengertian ini mempunyai korelasi dengan ditemukannya istilah uang jujur sebagai pengganti istilah mahar di beberapa wilayah Indonesia.

Di dalam ayat di atas, Allah juga menggunakan kata-kata nihlah. Terdapat perbedaan sejumlah ulama tentang makna kata ini yang dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok. Kelompok  pertama mengartikannya dengan sesuatu yang wajib (fardhu) diberikan kepada calon istri, diantara ulamanya adalah Imam Qatadah, Ibnu Juraij, dan Abu Ubaidah. Mereka menafsirkan nihlah dengan kewajiban, karena nihlah secara bahasa artinya adalah agama, ajaran, syari’at dan madzhab. Jadi, redaksi arti dari ayat di atas adalah “dan berikanlah mahar kepada istri-istrimu, karena ia merupakan bagian dari ajaran agama (kewajiban)”. Konsekuensinya pemaknaan tersebut adalah mahar wajib diberikan. Pengertian kata-kata nihlah dengan kewajiban bertujuan supaya cepat dipahami bahwa mahar memang wajib dibayarkan. Kelompok kedua, al-Kalabi mengartikannya dengan pemberian atau hibah. Abu ‘Ubaidah mengartikannya dengan kebaikan hati. Hal ini dikarenakan bahwasannya  nihlah secara bahasa adalah pemberian tanpa minta pengganti, sebagaimana halnya  seorang bapak memberikan  sejumlah harta terhadap anaknya yang diberikan atas dasar kasih sayang, bukan untuk mendapatkan ganti rugi dari anaknya. Sehubungan dengan hal ini, Allah memerintahkan para suami untuk memberikan mahar tehadap istrinya  tanpa menuntut ganti rugi atau imbalan sebagai wujud rasa cinta dan penghormatan, apalagi diikuti dengan perdebatan, karena sesuatu yang dituntut  atas dasar permusuhan, bukanlah disebut nihlah.[8]

Kalau diteliti asal usul kata nihlah ini, akan semakin  menguatkan pemaknaan kata nihlah kebaikan dan kebersihan hati. Ada yang berpendapat bahwa nihlah berasal dari rumpun yang sama dengan kata-kata al nahl yang artinya lebah. Pemaknaan kata-kata ini masih ada hubungannya dengan kata shaduqat di atas. Yakni, yamg laki-laki mencari harta yang halal seperti lebah mencari kembang yang kelak menjadi madu. Hasil jerih payah yang suci dan bersih tersebut itulah yang diserahkan kepada calon istrinya sebagai bukti ketulusan dan kejujurannya, dan nyatanya yang diberikan memang sari yang bersih.[9]

  1. Kadar Minimal dan Maksimal Mahar

Mengenai kadar minimal mahar, terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama mazhab. Menurut Imam al Syafi’i, kadar minimal mahar tidak dapat dibatasi. Ia berpendapat bahwa apa saja yang memiliki harga atau nilai boleh dijadikan mahar. Sementara Iman Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Akan tetapi pendapat yang diutarakan oleh Imam Hanafi dan Imam Maliki tidaklah didasarkan pada keterangan agama yang kuat atau alasan yang sah.[10]

Quraih Shihab dalam bukunya Wawasan al Quran menyebutkan bahwa karena mahar bersifat lambang maka sedikitpun jadilah. Bahkan Rasulullah bersabda yang artinya “sebaik-baiknya maskawin adalah seringan-ringannya” (HR. Abu Daud). Akan tetapi, ia mengatakan bahwa agama menganjurkan agar maskawin merupakan sesuatu yang bersifat materi, karena itu bagi orang yang tidak memilikinya dianjurkan untuk menangguhkan perkawinan sampai ia memiliki kemampuan. Namun apabila oleh satu dan lain hal ia harus juga kawin, maka cincin besipun jadilah, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah SAW.

Para ulama lebih cenderung kepada pendapat Imam al-Syafi’i. Karena al Syafi’i menyebutkan bahwa apa saja yang berharga dan bernilai boleh dijadikan mahar. Adapun yang dimaksud dengan berharga ialah sesuatu yang bisa diperjual belikan dikalangan manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai adalah sesuatu yang abstrak namun dapat bermanfa’at dalam kehidupan manusia.

Imam Syafi’i memberikan kriteria umum tentang sesuatu yang dapat dijadikan mahar. Kriteria  ini tidak hanya dibatasinya kepada bentuk barang, akan tetapi keterampilan dan profesionalisme juga dapat dijadikan sebagai mahar, seperti menjahitkan pakaian, membangunkan rumah, membantu selama sebulan, mencarikan pekerjaan, mengajarkan al Quran kepada manita yang akan menjadi istri.[11]

Sedangkan untuk kadar maksimal mahar, para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan jumlahnya. Hal ini sebagaimana riwayat Sa’ad bin Mansur dan Abu Ya’la yang mengatakan bahwa Umar pernah melarang pembayaran mahar lebih dari empat ratus dirham. Akan tetapi ia ditegur oleh seorang perempuan quraisy dengan menyebutkan QS. Al Nisa : 20 yang artinya:

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada  seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambilnya kembali.

Lalu menjawab: “Ya Allah, saya mohon maaf. Orang-orang lain kiranya lebih pintar dari pada Umar”. Kemudian beliau cabut keputusannya, lalu ia berkata: “Sesungguhnya saya tadi telah melarang kepadamu memberi mahar lebih dari empat ratus dirham. Sekarang siapa yang mau memberi lebih dari pada harta yang dicintainya terserahlah”.

Namun bukan berarti tidak adanya batasan maksimal dalam kadar mahar, seseorang dapat menentukan jumlah mahar yang diinginkannya dengan hanya memperhatikan status sosialnya sendiri. Akan tetapi ia juga harus memperhatikan ssosial masyarakat sekitarnya. Sehingga janganlah sampai mahar itu berlebihan dalam jumlahnya hanya dikarenakan “gengsi belaka”. Karena Aisyah dalam riwayatnya mengatakan bahwa Rasulullah bersabda yang artinya:

“Sesungguhnya perkawinan yang besar barakahnya adalah yang paling murag maharnya”. Dan sabdanya pula: “perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlaknya. Sedang perempuan yang celaka yaitu, yang maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk akhlaknya”.

KESIMPULAN

Dari penguraian di atas jelaslah bahwa islam memiliki konsep sendiri dalam hal mahar. Mahar yang pada masa pra-islam merupakan hak orang tua atau wali perempuan, maka setelah islam datang, mahar sepenuhnya menjadi milik istri tanpa ada yang boleh mengambilnya kecuali atas keridhaannya. Islam juga menghapus sitem pewarisan istri yang ada pada masa pra-islam sebagaimana yang telah kami paparkan. Sehingga mahar bukanlah harga jual-beli atau pengganti, akan tetapi mahar haruslah dipandang sebagai pemberian yang penuh sukarela sebagai amal shaleh yang tidak mengharapkan imbalan. Begitu juga dengan bentuk mahar yang pada masa pra-Islam berupa materi –harta-, kemudian oleh islam diperbolehkan dalam bentuk imateri – jasa atau kemampuan-. Walaupun  masih ada perbedaan pendapat ulama mazhab dalam hal batas minimal kadar mahar itu sendiri.

Dari penjelasan diatas juga dapat disimpulkan bahwa jangalah sampai pelaksaan pernikahan tertunda, terlebih lagi batal hanya karena sarana dan prasarana yang terlalu mahal. Karena bila suatu pernikahan diidentikkan dengan ibadah maka sangatlah tidak etis bilamana ibadah tertunda hanya gaga-gara permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afdawaiza. ”KonsepShaduq Sebagai Mahar Dalam Al Qur’an”, Al-AQur’an dan Hadis, 5. januari 2004,

Dahlan , Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam, jilid III.  Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Hasanuddin, “Mahar dalam……”, Asy-syir’ah. 40. 2006..

Mutahhari, Morteza. Wanita dan Hak-Haknya dalan Islam terj. M. Hashem. Bandung: Pustaka, 1985.

Sabiq, Sayyid.  Fikih Sunnah 7 terj. Moh. Thalib. Bandung: Al Ma’arif, 1986.

Tim DEPAG. Eniklopedi Islam, jilid II. Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.


[1] Morteza Mutahhari, Wanita dan Hak-Haknya dalan Islam terj. M. Hashem(Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 167.

[2] Afdawaiza. ”KonsepShaduqSebagai Mahar Dalam Al Qur’an”, Al-AQur’an dan Hadis, 5, januari 2004, hlm. 48-49

[3] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 7 terj. Moh. Thalib, (Bandung: Al Ma’arif, 1986), hlm. 44.

[4] Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid III (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1042.

[5] Quraish Shihab, Wawasan Al Qur’an: Tafsirmaudhu’i atas pelbagai persoalan umat (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 204.

[6] Afdawaiza. ”KonsepShaduq Sebagai Mahar Dalam Al Qur’an”, Al-AQur’an dan Hadis, hlm. 50-51, dikutip dari Al Imam Ali al-Din Abi Bakr ibn Mas’ud al-Kasani, Bada’i al sana’i fi al-syara’I’, jilid II, hlm. 490.

[7] Afdawaiza. ”KonsepShaduq Sebagai Mahar Dalam Al Qur’an”, Al-AQur’an dan Hadis, hlm. 50-51, dikutip dari Abu Ishaq Ibarahim al Syirazi, al Muhazzab fi Fiqh al- Imam al-Syafi’i, jilid II, hlm. 33.

[8] Afdawaiza. ”KonsepShaduq Sebagai Mahar Dalam Al Qur’an”, Al-AQur’an dan Hadis, hlm. 53, dikutip dari al Fakhr al Razi, al Tafsir al karim…., IX: hlm. 180.

[9] Afdawaiza. ”KonsepShaduq Sebagai Mahar Dalam Al Qur’an”, Al-AQur’an dan Hadis, hlm. 54, dikutip dari Hamka, Tafsir al Azhar, jilid IV, hlm. 294-295.

[10] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 7 terj. Moh. Thalib, (Bandung: Al Ma’arif, 1986), hlm. 47.

[11] Hasanuddin, “Mahar dalam……”,  Asy-syir’ah. 40. 2006., hlm. 80-81.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: